Mark Zuckerberg Minta Bantuan Pemerintah untuk Cegah Konten Negatif

Teknologi 2 Apr 2019

Hai, MedForians!

Pemimpin media sosial terbesar dunia ini sepertinya butuh bantuan pemerintah!

Tidak Bisa Sendiri

Bos Facebook, Mark Zuckerberg mengeluh bahwa mengendalikan konten negatif tidak bisa dilakukan perusahaan media sosial seorang diri.

Dikutip dari KompasTekno, Zuckerberg berpendapat bahwa perlu ada campur tangan dari pihak pemerintah yang lebih besar untuk isu konten negatif di media sosial, terutama untuk berita palsu dan terorisme.

Melalui sebuah surat terbuka, Zuckerberg mengirimkan permintaan perumusan aturan baru dari pihak pemerintah, khususnya tempat negara dimana Facebook beroperasi. Peraturan tersebut akan meliputi beberapa hal, antara lain adalah peredaran konten berbahaya, integritas pemilu, privasi dan data portal.

“Pembuat undang-undang seringkali mengatakan kepada saya bahwa kami (Facebook) memiliki terlalu banyak kekuasaan melebihi perkataan, dan sejujurnya saya setuju,” tulis Zuckerberg dalam surat terbukanya.

Dalam tulisan yang sama, Zuckerberg juga menyebut kebijakan yang telah dibuat pada platform media sosialnya untuk mengendalikan peredaran konten oleh pengguna. Salah satunya adalah pembentukan badan independen yang memungkinkan pengguna menggunggat keputusan Facebook tentang posting yang diunggah maupun yang ditarik.

Menurut Zuckerberg, regulasi yang sudah dikembangkan seharusnya juga berlaku untuk semua situs. Sehingga, peredaran konten berbahaya bisa dihentikan di berbagai platform.

Permintaan Kerja Sama

Mengikuti kutipan dari surat terbuka, terdapat beberapa poin penting yang dilontarkan pemimpin Facebook ini untuk pihak luar.

Pertama adalah aturan umum yang berlaku untuk semua media sosial. Zuckerberg mengatakan bahwa pihak pengelola media sosial (misalnya, admin atau moderator) perlu mematuhi aturan yang diberlakukan lembaga pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan konten yang dapat menyebar dengan cepat.

Kemudian, Zukcerberg berharap semua perusahaan teknologi besar merilis laporan transparansi setiap tiga bulan, seperti laporan keuangan. Selain itu, Ia juga meminta adanya hukum yang kuat dan tegas di negara-negara seluruh dunia untuk menjaga integritas pemilu di wilayah setempat. Aturan yang dibuat adalah standar umum yang berlaku untuk semua situs agar bisa mengindentifikasi aktor politik.

Nantinya, peraturan tersebut tak hanya ditujukan untuk para aktor politik yang maju sebagai kandidat pada pemilu, tapi juga untuk mengurangi isu pemecah belah politik menjelang pemilu. Zuckerberg juga berharap supaya aturan ini berlaku untuk setiap waktu, tidak khusus untuk masa pemilu saja.

Lanjut lagi, ia juga mengharapkan adanya standar industri yang lebih luas dalam bidang pengedalian data. Hal ini bertujuan agar data pengguna tidak sembarang digunakan untuk kepentingan politik. Kemudian, pemimpin Facebook ini juga meminta negara-negara lain di luar Eropa untuk mengadopsi aturan privasi sejenis GDPR (General Data Protection Regulation). Implementasi peraturan yang ketat akan membuat perusahaan tidak macam-macam apabila ingin menyalahgunakan data pribadi pengguna. Sehingga, peraturan seperti ini diharapkan akan diimplementasi secara global.

Terakhir, Zuckerberg meminta adanya aturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban data pengguna. Hal ini penting, terutama apabila data pengguna akan pindah tangan ke media sosial atau perusahan lain.

Sebagai Respon Perusahaan

Surat terbuka Zuckerberg ini muncul berselang dua pekan setelah kejadian penemabakan di masjid Christchurch di Selandia Baru pada pertengahan Maret lalu.

Terkait kejadian ini, Facebook sempat mendapat kritikan keras. Jejaring sosial ini itu disebut tak cepat tanggap dalam mencegah peredaran video siaran langsung kejadian tersebut. Alhasil, video tersebut sempat beredar di luar Facebook hingga ke masyrakat umum.

Bagaimana, MedForians? Apakah kalian setuju dengan permohonan dari bos Facebook ini? Yuk berikan tanggapannya!

Tag

Yehezkiel Frederik Ruru

Photography, Technology and Videography Enthusiast