Menu Tutup

AJI Desak Pemerintah Berhentikan Pembatasan Media Sosial

Hai, MedForians!

Usai demonstrasi yang berujung kerusuhan dan pembakaran di Jakarta sejak Selasa (21/5) hingga Rabu (22/5) kemarin, pemerintah memutuskan untuk membatasi akses terhadap media sosial.

Pembatasan ini dilakukan terhadap fitur penyebaran video dan gambar, dan mulai bisa dirasakan sejak Rabu sore. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa pembatasan fitur penyebaran video dan gambar hanya bersifat sementara dengan tujuan untuk meminimalisir kabar bohong tersebar luas.

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (23/5), mengenai kebijakan pembatasan ini, Aliansi Jurnalis Independen ( AJI) mendesak pemerintah mencabut kebijakan pemblokiran.

“Kami menilai langkah ini tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan.

BACA JUGA :  Data Penumpang Bocor, Menkominfo Surati Amazon dan Panggil Lion Group

AJI tetap mendesak pencabutan kebijakan blokir, meski dapat memahami langkah pemerintah untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum.

“Kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” ucap Manan.

Karena itu, AJI menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. AJI juga mendorong pemerintah meminta penyelenggara media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian dengan mekanisme transparan, sah, dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

BACA JUGA :  Data Penumpang Bocor, Menkominfo Surati Amazon dan Panggil Lion Group

“Kami menolak segala macam tindakan provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian, karena hal itu bisa memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi,” ujar Abdul Manan.

Bagaimana MedForians? Kalian setuju dengan pernyataan diatas? Yuk jangan lupa berikan tanggapannya!

Kembali ke Atas

MedForians Wajib Baca Ini!

×