Menkominfo: TV Sudah Siap Digital, Siarannya kok Belum?
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menyebutkan dalam hal siaran televisi Indonesia sangat tertinggal dibandingkan negara tetangga. Padahal, peralihan siaran analog ke digital merupakan suatu kebutuhan di seluruh negara saat ini.
Sebagaimana dikutip dari Tempo, Kamis (14/11), Akibat terhambatnya peralihan dari siaran analog ke digital ini, menurut Johnny, maka masyarakat menjadi korban.
“Kasihan masyarakat belinya TV digital, (tetapi) siarannya TV analog. Yang rugi siapa? Masyarakat. Pemerintah tidak mau masyarakat rugi,” kata Johnny di Jakarta, Selasa, (12/11) lalu.
Sayangnya Johnny enggan menanggapi rencana siaran bersamaan antara digital dan analog pada Januari 2020 yang baru diikuti oleh 2 lembaga penyiaran swasta (LPS).
Sebelumnya, PT Trans Media Corpora (Trans Media) dan PT Media Televisi Indonesia (Metro TV) berkomitmen untuk menggelar siaran analog dan digital secara bersamaan, atau siaran simulcast, di 12 provinsi pada November 2019.
Komisaris Trans Media Ishadi S.K. mengatakan bahwa saat ini secara infrastruktur perseroan telah siap menggelar siaran simulcast di 12 provinsi, sebagai persiapan untuk migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital.
Adapun 12 provinsi tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Terealisasi 2024
Menteri Johnny pernah mengatakan pada beberapa waktu lalu bahwa pemerintah akan mendorong percepatan migrasi penyiaran televisi analog ke digital atau simulcast. Digitalisasi penyiaran akan terealisasi secara penuh pada 2024.
“Analog switch off kami harapkan cepat dilakukan, selambat-lambatnya 2024. Lebih cepat lebih baik demi kepentingan layanan terhadap masyarakat,” ujar Johnny dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Untuk mendukung akselerasi migrasi, Johnny meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penyiaran. “Sesegera mungkin kami minta (DPR) menyelesaikan RUU Penyiaran yang pada periode lalu jadi inisiatif legislatif,” ucapnya.