Menu Tutup

Nasib Berhentinya Helmy Yahya dari TVRI Ditentukan Hari ini

Sumber foto:

Laman resmi Helmy Yahya di Facebook

Jakarta – Setelah dikabarkan diberhentikan sementara dari jabatannya, kini Helmy Yahya diberitakan akan diberhentikan dari jabatan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Kabar ini dikonfirmasi oleh salah satu Anggota Komisi I DPR, Farhan.

Saat dihubungi oleh ANTARA melalu pesan singkat, Farhan berkata: “Benar. Besok Pak Helmy bikin konferensi pers.”

Konferensi pers yang dimaksud adalah mengenai pemberhentian jabatan Pak Helmy di TVRI.

Dilansir dari ANTARA dan CNN Indonesia, kedua media tersebut dikabarkan sudah mencoba menghubungi Helmy, tapi belum ada tanggapan lebih lanjut.

Media-media di Indonesia dikabarkan menerima undangan konferensi pers dari Helmy yang akan digelar pada Jumat (17/1). Acara ini disebut-sebut akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB.

Menurut undangan yang diedarkan tersebut, Helmy dikabarkan akan “menyikapi perkembangan TVRI akhir-akhir ini.”

Pak Helmy Sempat Dinonaktifkan Sementara

Kisruh ini bermula ketika beredar SK Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 3 Tahun 2019 tertanggal 4 Desember 2019, lewat media sosial, pada awal Desember 2019. Dalam SK itu, tertulis Helmy dinonaktifkan sementara dari kursi direktur utama TVRI.

BACA JUGA :  Liga 1 2020 Resmi Disiarkan Melalui MNC Vision Networks

Melalui SK tersebut, Dewan Pengawas juga menetapkan Supriyono yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik LPP TVRI sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Dirut LPP TVRI.

Surat keputusan tersebut tidak mencantumkan alasan penonaktifan Helmy sebagai Dirut TVRI. Helmy pun menerbitkan surat yang menyatakan bahwa SK tersebut cacat hukum dan tidak berdasar.

Tidak Asal Diberhentikan

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menjelaskan bahwa tahapan pemberhentian direksi oleh Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Dalam PP itu dijelaskan bahwa pemberhentian direksi harus bertahap seperti termaktub dalam pasal 24.

Setelah Dewan Pengawas menerbitkan SK pemberitahuan pemberhentian, direksi memiliki waktu satu bulan untuk membela diri, dalam hal ini sampai 3 Januari 2020.

Jika alasan direksi diterima oleh Dewan Pengawas, maka pemberhentian direksi batal. Namun, jika alasan tidak diterima, maka direksi diberhentikan permanen.

BACA JUGA :  Vision+ Hadirkan Konten Anime, Ada Campur Tangan Ponimu?

Kemudian, bila Dewan Pengawas tidak mengambil sikap apapun dalam waktu dua bulan setelah pembelaan diri direksi, dalam hal ini 3 Maret 2020, maka pemberhentian batal.

Farhan pun mengingatkan bahwa pemberhentian Helmy harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 pasal 22 sampai 25.

“Dewan Pengawas TVRI harus bisa membuktikan bahwa pemberhentian sesuai pasal 22 sampai dengan 25 PP Nomor 13/2005 atau kalau tidak bisa membuktikan, maka bisa menimbulkan sengketa hukum,” kata Farhan.

Kembali ke Atas

MedForians Wajib Baca Ini!

×