Menu Tutup

Menkominfo Minta Digitalisasi Pertelevisian Nasional Dipercepat, Ini Alasannya

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate menyatakan bahwa Pemerintah akan digitalisasi sektor penyiaran.

Hal ini khususnya digitalisasi televisi Indonesia di sistem terestial. Upaya tersebut sejalan dengan prioritas Kemkominfo dalam percepatan digitalisasi nasional.

“Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian Kominfo sedang mengupayakan percepatan digitalisasi nasional dengan sangat serius melalui penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan, penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika, dan perlindungan data, serta penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara,” ujarnya melalui konferensi pers pada Senin (6/7).

BACA JUGA :  [AutoTekno] DeltaWing, "Pesawat Hybrid" yang Melesat di Sirkuit 24 Jam

Dilansir dari situs resmi Kemkominfo, salah satu kebijakan yang paling mendesak dari percepatan digitalisasi nasional tersebut adalah digitalisasi sektor penyiaran. Faktor digitalisasi ini difokuskan terutama pada kebijakan digitalisasi televisi.

Plate juga memaparkan beberapa alasan pentinng percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional.

Adapun beberapa alasan percepatan tersebut di antaranya status perkembangan penyiaran Indonesia yang jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestial.

Hal ini merupakan usaha bagian dari kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

BACA JUGA :  Apple Hapus 30 Ribu Aplikasi dari App Store di Tiongkok, Ada Apa?

Tujuan lainnya adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku bisnis dan investor bidang penyiaran. Hal ini dilakukan dengan penataan ulang dan pemanfaatan untuk penyediaan pelayanan publik, serta meminimalisir permasalahan di perbatasan negara.

Kembali ke Atas

BACA JUGA

Yuk, Berkomentar!

×