Pemerintah Jepang Klarifikasi Kabar Terkait Wacana RUU Hak Cipta Cosplay
Sebelumnya, Pemerintah Jepang telah mengusulkan untuk meninjau aturan hak cipta untuk mencegah kemungkinan pelanggaran hukum oleh para cosplayer, mengingat jumlah orang yang menggemari hobi ini semakin banyak. Meskipun berdandan dan mengenakan kostum karakter tidak melanggar hak cipta itu sendiri, pelanggaran dapat terjadi bila seorang cosplayer dibayar untuk melakukan hal tersebut, seperti dalam penampilan di sebuah acara.
Namun wacana ini menimbulkan kontroversi di lingkungan masyarakat umum, mengingat aturan ini dinilai dapat membuat kebebasan berekspresi, khususnya di bidang budaya pop menjadi semakin kaku. Oleh karena itu, Pemerintah Jepang pun langsung buka suara.
Dilansir dari Japan Times, Shinji Inoue, menteri yang bertanggung jawab atas Cool Japan, lembaga yang mempromosikan budaya pop Jepang di luar negeri mengatakan pada hari Jumat (29/1) bahwa Pemerintah memang tengah meninjau aturan terkait hak cipta komersial mengenai batas penggunaan wajar pada akhir tahun anggaran bulan Maret.
“Untuk lebih mempromosikan budaya cosplay, penting untuk memiliki lingkungan di mana orang bisa merasa aman dalam bersenang-senang.” Ujar Inoue.
Pemerintah Jepang sendiri tidak berencana untuk merevisi undang-undang hak cipta mereka karena khawatir peraturan yang lebih ketat malah akan membuat masyarakat menjauhi cosplay itu sendiri. Alih-alih demikian, mereka berencana untuk membagikan contoh spesifik situasi di mana cosplayer diminta untuk membayar hak cipta untuk meningkatkan kesadaran.
Pemerintah telah mendengarkan pendapat dari para kreator serta cosplayer, termasuk cosplayer yang telah ditunjuk sebagai duta Pemerintah Jepang untuk masalah ini. Sementara itu, beberapa cosplayer juga telah menunjukkan betapa perlunya kerangka kerja yang memungkinkan mereka untuk menghubungi para pemegang hak cipta untuk mendapatkan izin.
Sementara itu Taro Yamada, anggota Komisi Riset Strategi Kekayaan Intelektual dari Partai Demokrat Liberal yang mendominasi parlemen telah mengusulkan pembuatan database untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait para pemegang hak cipta.
“Kami membutuhkan kerangka kerja untuk melindungi keduanya (para kreator dan cosplayer)”, ungkap Yamada.