Menkeu Sri Mulyani Khawatirkan Penyalahgunaan Printer 3D untuk Produksi Senjata Api
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkhawatirkan dengan meningkatnya tren pencetak 3 dimensi dapat disalahgunakan dan membahayakan keselamatan publik. Pasalnya, printer 3D juga bisa digunakan untuk membuat benda berbahaya, salah satunya senjata api.
Ia berpendapat, perdagangan elektronik seperti printer 3D juga perlu diregulasi agar memudahkan pemerintah untuk melakukan monitor atas barang yang diperjualbelikan.
"Teknologi printing 3d, yang belakangan ini semakin populer dan terjangkau oleh masyarakat juga memungkinkan penggunanya untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi berbahaya bagi keselamatan publik contohnya senjata api," ujar Sri Mulyani dalam webinar Digital Transformation in Custom, Selasa (16/3) sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.
Ia menambahkan, risiko terkait pengawasan perdagangan elektronik juga dibutuhkan untuk memitigasi risiko penghindaran pajak, pelanggaran atas hak kekayaan intelektual hingga kejahatan pencucian uang.
"Hal semacam ini juga akan memfasilitasi penghindaran pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan dapat digunakan untuk kejahatan transnasional seperti pencucian uang," imbuhnya.
Meski demikian, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan transaksi perdagangan digital dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. Terlebih penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 73,7 persen.
Salah satu dampak positifnya adalah potensi besar penerimaan negara dari transaksi digital. Karenanya, pemerintah terus menyesuaikan diri dengan tren baru tersebut salah satunya menerapkan bea masuk atas impor melalui perdagangan digital.
"Alasan terakhir dari pengenaan bea masuk barang digital yang disimpan melalui transmisi elektronik sebenarnya untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan pemerintah. Seperti banyak dari sekarang yang berubah menjadi ekonomi digital dan transaksi digital, basis pajak konvensional dari ekonomi akan dapat melakukannya," terangnya.
Di sisi lain pemerintah juga dituntut untuk menetapkan aturan yang sama bagi pelaku pedagang digital dan konvensional serta menciptakan regulasi yang efisien dan sederhana agar tidak membebani pelaku usaha.
"Kami harus menyiapkan regulasi agar transaksi menjadi lebih efisien, tetapi pada saat yang sama masih dapat terus membangun lapangan bermain yang adil dan kebijakan yang adil," pungkas Sri Mulyani.
Sudah Lazim di Luar Negeri
Sebenarnya, di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, penggunaan printer 3D untuk memproduksi senjata api sudah lazim terjadi, hingga regulasi demi regulasi muncul. Masalah keamanan bagi pengguna dan penggunaan senpi hasil cetak 3D oleh pelaku kejahatan juga menjadi alasan pelarangan di beberapa negara.
Dikutip dari The Conversation, banyak pengguna senpi hasil cetak 3D mengalami masalah pada saat menggunakannya, terlebih jika komponen yang dibuat berbahan plastik. Plastik dapat dengan mudah meleleh jika terkena panas, apalagi saat terkena panas yang dihasilkan saat pelatuk mengenai peluru. Sehingga, untuk menghindari melelehnya komponen, ada yang menggunakan bahan yang lebih kuat, seperti logam.