Kominfo: Demi Keamanan, Aplikasi Pemerintahan Bakal Dipangkas

Dilansir dari CNN Indonesia - Berdasarkan data yang ia paparkan, setidaknya di indonesia memiliki 27.400 aplikasi pemerintah. Nantinya akan disuntik mati apabila tidak diperlukan, namun jika ada kementrian atau lembaga membutuhkan untuk membuat aplikasi agar meningkatkan kinerja, maka diperbolehkan.

"Kita akan melakukan asesmen mana aplikasi yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan bisa jadi penyakit, bisa jadi robot lah, bisa jadi tempat orang masuk untuk nge-hack lah," ujar Direktur Jendral Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan

Semuel menyinggung server milik pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintahan kerap mengacuhkan server yang sudah tidak terpakai.Sehingga hal itu berpeluang untuk digunakan pihak lain yang, mengatasnamakan lembaga pemerintah itu.

"Nah ini kelemahanya di pemerintahan, kalau sudah tidak dipakai itu di diem-in termasuk server. Server itu dicabut kalau enggak dipakai itu dicabut listriknya, Karena bisa jadi robot," tuturnya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Setiaji menyadari bahwa banyaknya aplikasi di kementerian yang digawangi Budi Gunadi Sadikin itu. Ia menghitung ada 400 aplikasi yang beredar di Kemenkes. Pihaknya berencana untuk memangkasnya menjadi delapan aplikasi.

"Mengaca dari itu dalam blue print kita akan mengurangi puluhan aplikasi menjadi delapan," ujar Setiaji.

Ke depannya, Kemenkes akan merampingkan laporan itu dalam bentuk data yang dilaporkan lewat tiap rumah sakit maupun puskesmas yang sudah lengkap dengan rekam medis, jenis alergi obat pasien hingga golongan darah dalam satu platform.

"Jadi begitu ada orang ke RS Dan didisgnosis diabetes ataupun malaria akan dicatat oleh dokter atau oleh petugas nakes, itulah yang kita ambil langsung dari RS," ujar Setiaji.