Server PDN BSSN Diretas dan Hacker Minta Tebusan US$8 Juta, Netizen Hingga DPR Ngamuk!
Serangan ransomware yang mengincar Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia sejak 20 Juni lalu mengejutkan publik dan menimbulkan keprihatinan terhadap keamanan data negara.
Kronologi Serangan
Tanggal 17 Juni, terdeteksi bahwa ada upaya serangan terhadap Windows Defender, yang seharusnya menjadi benteng pertama dalam melindungi infrastruktur siber negara.
Peretas berhasil jalankan peretasan Windows Defender tanggal 20 Juni. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, saat operasi bidang imigrasi serta pembuatan paspor mulai terhambat.
“Diketahui tanggal 20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB, Windows Defender mengalami Crash dan tidak bisa beroperasi,” kata Hinsa Siburian, ketua BSSN, dalam siaran pers Kominfo.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah memastikan bahwa peretas menggunakan virus ransomware jenis terbaru, yaitu Lockbit 3.0, untuk mengenkripsi data dan mengunci akses ke server PDN.
Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko, menambahkan bahwa ada permintaan uang tebusan seharga 8 juta dolar AS.
“Memang kita ada. Kita ikuti mereka minta tebusan US$8 juta,” ucap Herlan di gedung Kominfo Senin (24/06), mengutip Tirto.id. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Kominfo dalam siaran pers.
Kini, Polri juga turut investigasi kasus tersebut. “Kami sedang mengumpulkan informasi,” kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Senin (24/06).
Reaksi Netizen
Di media sosial, netizen mengekspresikan kekecewaan dan kemarahan terhadap Kominfo atas kegagalan dalam menjaga keamanan data sensitif negara.
"Sekelas Pusat Data Nasional saja bisa di serang hacker pengamanannya kok kesannya mudah dibobol, padahal di Indonesia banyak ahli IT yang mumpuni tapi kalah bersaing dengan relawan untuk menahkodai kementerian terkait. Mimpi satu data untuk semua apa tidak serem kalau bisa di hack kayak gini, data penting kita bisa bocor, banyak instansi bisa lumpuh," kata salah satu pengguna X (Twitter) @mikuroQ, Selasa (25/06).
Anggota DPR Kritik Keras BSSN Dan Kominfo
Sejumlah legislator juga memberikan kritik terhadap BSSN dan Kominfo. Mereka serukan reformasi mendalam terhadap BSSN untuk memastikan bahwa negara memiliki sistem pertahanan siber yang tangguh dan adaptif.
"Mengapa serangan ini bisa terjadi pada obyek yang sangat vital tersebut? BSSN sebagai pengawal keamanan PDN dan Kemenkominfo sebagai pengelola PDN harus bertanggung jawab atas kelalaian ini. Ini potensi kebocoran data warga negara seluruh Indonesia, tidak bisa dianggap enteng," ucap TB Hasanudin, Anggota Komisi I DPR RI, dikutip dari Liputan 6, Selasa (25/06).
Selain itu, para anggota DPR juga memanggil untuk merekrut sumber daya manusia yang terampil untuk menjaga sistem pertahanan siber tersebut.
Saat ini, posisi petinggi Kominfo serta BSSI masih dipenuhi pejabat yang latar belakangnya tidak ada hubungan dengan teknologi informasi ataupun keamanan siber. Menurut pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya via Kompas, biasanya posisi tersebut dibagikan sebagai “balas budi dukungan politik antar partai politik”.
TB Hasanudin juga tambahkan, "Kalau jajaran SDM di BSSN masih menjalankan pola seperti Lemsaneg, maka anggara sebesar apapun yang digelontorkan akan percuma. Karena hal ini masih menggunakan paradigma lama yang sudah out of date," dikutip dari RRI.
Wakil Presiden Indonesia Tenangkan Masyarakat
Merespons kejadian tersebut, Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin mengeluarkan pernyataan yang menuntut penyelidikan menyeluruh melalui siaran pers Kominfo.
“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan [investigasi] oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya,” ucap Wapres RI.